• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Sawit Merugi Rp 279 Triliun, Ombudsman: Butuh Badan Khusus untuk Menyelamatkan!

img

Beritaterkini.web.id Selamat berjumpa kembali di blog ini. Di Artikel Ini saya akan membahas perkembangan terbaru tentang Berita. Informasi Lengkap Tentang Berita Sawit Merugi Rp 279 Triliun Ombudsman Butuh Badan Khusus untuk Menyelamatkan Yuk

    Table of Contents

Pemerintah didesak untuk membentuk badan khusus yang menangani tata kelola kelapa sawit secara komprehensif. Ombudsman RI mengusulkan badan ini untuk mengatasi permasalahan integrasi kebijakan yang selama ini menghambat industri kelapa sawit.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menekankan perlunya satu lembaga yang mengurusi hulu hingga hilir industri kelapa sawit. Tumpang tindih lahan, perizinan, dan capaian ISPO terjadi karena kebijakan yang tersebar di berbagai institusi, ujarnya.

Ombudsman menemukan maladministrasi dalam tata kelola sawit yang merugikan negara hingga Rp 279 triliun per tahun. Yeka mengusulkan badan khusus ini berada langsung di bawah Presiden dan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut Yeka, Satuan Tugas (Satgas) atau satuan kerja antarkementerian tidak cukup untuk menangani pengembangan industri kelapa sawit. Harus ada yang mendirigeni, tegasnya.

Usulan ini terinspirasi dari praktik tata kelola sawit di Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Badan ini berkontribusi hingga Rp 150 triliun kepada APBN.

Badan khusus urusan sawit di Indonesia perlu diberi kewenangan yang cukup untuk mengatur, membina, mendampingi, dan mengawasi industri kelapa sawit. Dengan demikian, kebijakan lebih terukur, diawasi dengan baik, dan pelayanannya lebih baik, pungkas Yeka.

Sekian ulasan komprehensif mengenai sawit merugi rp 279 triliun ombudsman butuh badan khusus untuk menyelamatkan yang saya berikan melalui berita Jangan ragu untuk mendalami topik ini lebih lanjut selalu berinovasi dalam karir dan jaga kesehatan diri. bagikan kepada teman-temanmu. jangan lewatkan artikel lainnya yang mungkin Anda suka. Terima kasih.,

Special Ads
© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads