• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Sawit Merugi Rp 279 Triliun, Ombudsman: Butuh Badan Khusus untuk Menyelamatkan!

img

Beritaterkini.web.id Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Jam Ini mari kita teliti Berita yang banyak dibicarakan orang. Tulisan Ini Menjelaskan Berita Sawit Merugi Rp 279 Triliun Ombudsman Butuh Badan Khusus untuk Menyelamatkan Ikuti terus ulasannya hingga paragraf terakhir.

    Table of Contents

Pemerintah didesak untuk membentuk badan khusus yang menangani tata kelola kelapa sawit secara komprehensif. Ombudsman RI mengusulkan badan ini untuk mengatasi permasalahan integrasi kebijakan yang selama ini menghambat industri kelapa sawit.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menekankan perlunya satu lembaga yang mengurusi hulu hingga hilir industri kelapa sawit. Tumpang tindih lahan, perizinan, dan capaian ISPO terjadi karena kebijakan yang tersebar di berbagai institusi, ujarnya.

Ombudsman menemukan maladministrasi dalam tata kelola sawit yang merugikan negara hingga Rp 279 triliun per tahun. Yeka mengusulkan badan khusus ini berada langsung di bawah Presiden dan berbentuk Badan Layanan Umum (BLU).

Menurut Yeka, Satuan Tugas (Satgas) atau satuan kerja antarkementerian tidak cukup untuk menangani pengembangan industri kelapa sawit. Harus ada yang mendirigeni, tegasnya.

Usulan ini terinspirasi dari praktik tata kelola sawit di Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Badan ini berkontribusi hingga Rp 150 triliun kepada APBN.

Badan khusus urusan sawit di Indonesia perlu diberi kewenangan yang cukup untuk mengatur, membina, mendampingi, dan mengawasi industri kelapa sawit. Dengan demikian, kebijakan lebih terukur, diawasi dengan baik, dan pelayanannya lebih baik, pungkas Yeka.

Terima kasih telah membaca tuntas pembahasan sawit merugi rp 279 triliun ombudsman butuh badan khusus untuk menyelamatkan dalam berita ini Jangan segan untuk mencari referensi tambahan tetap semangat berkarya dan jaga kesehatan tulang. Sebarkan manfaat ini kepada orang-orang di sekitarmu. Terima kasih sudah membaca

Special Ads
© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads