• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Birokrasi Netral di Pilkada: Misi Mustahil atau Harapan yang Terpendam?

img

Beritaterkini.web.id Salam sejahtera untuk kalian semua. Di Jam Ini aku mau menjelaskan berbagai manfaat dari Berita. Panduan Artikel Tentang Berita Birokrasi Netral di Pilkada Misi Mustahil atau Harapan yang Terpendam Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Netralitas Birokrasi: Isu Sentral atau Desain Politik?

Isu netralitas birokrasi bukan sekadar tentang ketidaknetralan individu, melainkan desain rezim yang mempolitisasi birokrasi demi kepentingan elektoral. Instrumen kebijakan yang ada belum efektif mencegah pelanggaran netralitas, terbukti dari indikasi penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik.

Intervensi pejabat politik dalam pilkada daerah menunjukkan dampak negatif ketidaknetralan birokrasi pada profesionalisme ASN dan layanan publik. Pemerintah telah berkomitmen menjaga netralitas birokrasi melalui SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN.

Pengalaman Orde Baru dalam mengendalikan ABRI, birokrasi, dan Golkar menjadi pelajaran berharga tentang kerusakan demokrasi dan birokrasi akibat kooptasi. Ketidaknetralan seringkali bukan karena kemauan pribadi birokrat, tetapi kondisi sistemik yang memaksa mereka.

Netralitas birokrasi telah diatur dalam undang-undang dan peraturan teknis. Namun, beberapa literatur menyebutnya sebagai mitos netralitas birokrasi. Sebagai pejabat publik, birokrat harus menunjukkan profesionalitas dan menjadi milik semua rakyat, bukan hanya pendukung partai tertentu.

Penelitian Indri Dwi Apriliyanti (2023) mengungkap praktik politik patron dalam penunjukan dewan direksi BUMN sejak 2004-2019. Politisi menggunakan pengaruhnya untuk mengontrol birokrasi demi kepentingan politis, seperti pemberian jabatan dan kenaikan pangkat.

Netralitas birokrasi tidak boleh hanya menjadi lip service. Birokrasi harus menjadi mesin pemerintah yang profesional, netral dalam politik elektoral, dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Itulah rangkuman lengkap mengenai birokrasi netral di pilkada misi mustahil atau harapan yang terpendam yang saya sajikan dalam berita Dalam tulisan terakhir ini saya ucapkan terimakasih tingkatkan keterampilan dan jaga kebersihan diri. Silakan bagikan kepada teman-temanmu. jangan ragu untuk membaca artikel lain di bawah ini.

Special Ads
© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads