• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

Birokrasi Netral di Pilkada: Misi Mustahil atau Harapan yang Terpendam?

img

Beritaterkini.web.id Dengan izin Allah semoga kita selalu diberkati. Pada Saat Ini saya ingin berbagi tips dan trik mengenai Berita. Informasi Praktis Mengenai Berita Birokrasi Netral di Pilkada Misi Mustahil atau Harapan yang Terpendam Jangan berhenti di sini lanjutkan sampe akhir.

Netralitas Birokrasi: Isu Sentral atau Desain Politik?

Isu netralitas birokrasi bukan sekadar tentang ketidaknetralan individu, melainkan desain rezim yang mempolitisasi birokrasi demi kepentingan elektoral. Instrumen kebijakan yang ada belum efektif mencegah pelanggaran netralitas, terbukti dari indikasi penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik.

Intervensi pejabat politik dalam pilkada daerah menunjukkan dampak negatif ketidaknetralan birokrasi pada profesionalisme ASN dan layanan publik. Pemerintah telah berkomitmen menjaga netralitas birokrasi melalui SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN.

Pengalaman Orde Baru dalam mengendalikan ABRI, birokrasi, dan Golkar menjadi pelajaran berharga tentang kerusakan demokrasi dan birokrasi akibat kooptasi. Ketidaknetralan seringkali bukan karena kemauan pribadi birokrat, tetapi kondisi sistemik yang memaksa mereka.

Netralitas birokrasi telah diatur dalam undang-undang dan peraturan teknis. Namun, beberapa literatur menyebutnya sebagai mitos netralitas birokrasi. Sebagai pejabat publik, birokrat harus menunjukkan profesionalitas dan menjadi milik semua rakyat, bukan hanya pendukung partai tertentu.

Penelitian Indri Dwi Apriliyanti (2023) mengungkap praktik politik patron dalam penunjukan dewan direksi BUMN sejak 2004-2019. Politisi menggunakan pengaruhnya untuk mengontrol birokrasi demi kepentingan politis, seperti pemberian jabatan dan kenaikan pangkat.

Netralitas birokrasi tidak boleh hanya menjadi lip service. Birokrasi harus menjadi mesin pemerintah yang profesional, netral dalam politik elektoral, dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Begitulah penjelasan mendetail tentang birokrasi netral di pilkada misi mustahil atau harapan yang terpendam dalam berita yang saya berikan Saya harap Anda merasa tercerahkan setelah membaca artikel ini Jaga semangat dan kesehatan selalu. Jika kamu setuju Terima kasih telah membaca

Special Ads
© Copyright 2024 - Berita Terkini
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads