RUU Perampasan Aset: Senjata Politik atau Keadilan yang Tertunda?

Beritaterkini.web.id Dengan izin Allah semoga kita selalu diberkati. Di Tulisan Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Berita. Diskusi Seputar Berita RUU Perampasan Aset Senjata Politik atau Keadilan yang Tertunda Tetap fokus dan simak hingga kalimat terakhir.

RUU Perampasan Aset menjadi sorotan anggota DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Kholid. Ia mempertanyakan dampak sistemik RUU ini terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kholid menyoroti stagnasi indeks persepsi korupsi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mempertanyakan apakah RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi atau justru alat politik.

Dalam rapat dengar pendapat umum, Kholid menekankan pentingnya memitigasi pandangan RUU tersebut sebagai alat politik. Ia khawatir RUU ini dapat menjadi momok dalam perpolitikan Indonesia.

Kholid berharap Baleg periode ini dapat menjadi harapan baru bagi masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Kholid juga mengkritisi kurangnya kajian empiris tentang implikasi RUU Perampasan Aset terhadap pemberantasan korupsi. Ia meminta kajian mendalam untuk memastikan efektivitas RUU ini.

Jadi bukan hanya, kadang begini, mungkin nggak sih RUU perampasan aset itu menjadi instrumen proxy untuk menjadi sebuah alat politik gitu sehingga menjadi instrumen gitu? kata Kholid.

Kholid berharap Baleg dapat mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset benar-benar efektif dalam memberantas korupsi dan tidak menjadi alat politik.

Nah, bagaimana memitigasi pandangan itu karena kalau kita lihat bisa disaksikan juga bagaimana negara-negara lain menjalankan RUU perampasan aset itu successfull. sehingga kita bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi dan juga kita tidak menjadikan itu sebagai momok yang menakutkan buat kehidupan berpolitik di Indonesia, imbuhnya.

29 Oktober 2024